Palangka Raya, 14 September 2026 – Menjelang pelaksanaan Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pengurus dan tokoh-tokoh muda Hindu di daerah mulai menyuarakan catatan strategis untuk arah gerak organisasi 5 tahun ke depan.

Mahasabha sebagai forum tertinggi PHDI diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum lahirnya kebijakan nyata untuk mewujudkan Hindu Nusantara yang berdaya saing dan berkeadilan.

Handi Wijaya, Tokoh Muda Hindu Kalimantan Tengah, menyampaikan bahwa ada tiga isu mendasar yang harus menjadi fokus utama pembahasan dalam Mahasabha mendatang, yaitu penguatan ekonomi umat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penataan data umat Hindu yang valid.

“Mahasabha merupakan forum tertinggi dalam menentukan arah PHDI 5 tahun ke depan. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar kita bisa menuju Hindu Nusantara yang benar-benar mampu berdaya saing. Ada tiga hal mendasar yang menurut saya harus menjadi prioritas, yaitu ekonomi, pendidikan, dan data umat Hindu,” ujar Handi.

Menurut Handi, persoalan data umat Hindu hingga saat ini masih menjadi perbincangan di berbagai tingkatan. Ketidakakuratan data membuat program pembinaan dan pemberdayaan sulit menyasar secara tepat, terutama di wilayah pelosok.

“Melalui kepengurusan PHDI ke depan, kami berharap ada terobosan nyata dari pemerintah bersama PHDI untuk melakukan pendataan umat Hindu secara menyeluruh, khususnya di daerah-daerah pelosok yang selama ini luput dari perhatian. Dengan data yang valid, program keumatan akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Dari sisi pendidikan, Handi menyoroti masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Hindu, baik dari kalangan peserta didik maupun tenaga pendidik. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya ketersediaan guru Agama Hindu di sekolah-sekolah.

“Masih banyak sekolah yang tidak memiliki guru Agama Hindu. Ini terjadi karena jumlah lulusan perguruan tinggi Agama Hindu belum mampu menutupi kebutuhan guru di daerah. Akibatnya, generasi muda kita banyak yang tidak mendapatkan pendidikan Agama Hindu secara layak. Ini PR besar yang harus segera dicarikan solusinya oleh PHDI,” jelasnya.

Dua persoalan di atas, kata Handi, harus menjadi pijakan untuk membangun kerangka ekonomi umat Hindu yang berkelanjutan. Penguatan ekonomi dinilai penting agar umat tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi.

“Jika pendidikan dan data sudah kita benahi, maka langkah selanjutnya adalah membangun ekonomi umat. Ke depan, para pengusaha-pengusaha Hindu harus dibekali dengan kemampuan manajemen yang baik, akses permodalan, dan jejaring usaha. Tujuannya agar ekonomi umat bisa tumbuh dan menopang kegiatan keagamaan serta sosial,” tambahnya.

Handi menegaskan, visi dan misi PHDI ke depan harus berangkat dari tiga pondasi tersebut agar organisasi dapat menjadi rumah bersama yang kokoh bagi seluruh umat Hindu di Indonesia.

“Kalau tiga hal ini, data, pendidikan, dan ekonomi, bisa kita kuatkan, maka fondasi umat Hindu akan semakin kokoh. PHDI akan semakin relevan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh umat, dari pusat sampai ke desa,” tutup Handi.

Mahasabha PHDI diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategis dan program kerja yang menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat peran PHDI sebagai majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia.